Abstract

This research employs a qualitative descriptive method to assess the effectiveness of e-Government through the Village Apparatures Information System (SIPEDE) in Sidoarjo Regency. Utilizing observation, interviews, and documentation, both primary and secondary data reveal that the SIPEDE web application is maximally utilized by village officials. While the accuracy of program objectives and program socialization demonstrate success, challenges persist, including imperfect program utilization due to operational limitations. However, effective alignment with goals and regular online monitoring through a WhatsApp group indicate overall positive outcomes. The study underscores the significance of SIPEDE in enhancing information accessibility for the Department of Community and Village Empowerment.

Highlight :

  • Maximized Utilization: The research highlights the successful and maximized use of the SIPEDE web application by village officials in Sidoarjo Regency, emphasizing the positive impact on e-Government implementation.
  • Challenges and Constraints: Despite overall effectiveness, the study identifies challenges such as imperfect program utilization due to operational limitations, emphasizing the need for continuous improvement and support for village officials.
  • Strategic Information Alignment: The SIPEDE web application strategically aligns with the goals of the Department of Community and Village Empowerment, providing valuable information about village devices and contributing to the enhancement of e-Government initiatives.

Keywords: e-Government, SIPEDE, Effectiveness, Village Officials, Information Accessibility

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan yang sangat besar bagi manusia. Perkembangan teknologi merupakan suatu bentuk hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan, karena seiring dengan perkembangan teknologi saat ini akan berjalan beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang cepat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemajuan teknologi menawarkan banyak kemudahan, serta beberapa cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khususnya dalam bidang pemerintahan [1]. Sejalan dengan hal tersebut kemajuan perkembangan teknologi informasi pada saat ini dapat diamati dalam bidang pemerintahan. Pemanfaatan kemajuan teknologi oleh Pemerintah dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan administrasi internal dengan menyelenggarakan pemerintahan berbasis digital atau e-Government.

Keberhasilan dalam penentuan rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara salah satunya ditentukan dengan adanya dukungan informasi. Informasi yang cepat, tepat, dan akurat dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan organisasi sehingga informasi berperan penting dalam suatu organisasi. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government menjadi suatu situasi yang lebih baik bagi pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan [2]. Pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu merespons tuntutan akan perubahan yang ada secara efektif [3]. Dasar dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya guna meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan sistematis. Sistem Informasi Berbasis Elektronik atau yang disingkat SPBE merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penggunaan teknologi oleh pemerintah ini disebut dengan E-Government. E-Government merupakan suatu usaha oleh pemerintah dalam mengembangkan pengelolaan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan menggunakan teknologi informasi [4]. Pemerintah menggunakan aplikasi berbasis web via internet (web-based internet application) untuk menyediakan akses informasi dan layanan pemerintah yang lebih mudah bagi warga negara (McClure, 2000) [5]. Sejalan dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yaitu e-government, pemerintah Indonesia sedikit demi sedikit mulai mewujudkan hal tersebut dengan mulai bermunculannya web atau aplikasi e-government yang digunakan untuk optimalisasi pelayanan publik dan administrasi internal. Pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola data dan informasi, dan menyalurkan informasi tersebut secara cepat dan tepat. Berhubungan dengan hal tersebut, e-government kuat kaitannya dengan penggunaan sistem informasi. Menurut Leitch dan Davis dalam (Jogiyanto, 2005) [6] mengemukakan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdapat dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan beberapa laporan yang diperlukan.

Dukungan sistem informasi dalam pemerintahan membantu pertumbuhan serta perkembangan dalam lingkup pemerintahan itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo, sistem informasi merupakan sekumpulan dari perangkat keras komputer (hardware), perangkat lunak komputer (software), basis data (database), jaringan (network), manusia, dan prosedur yang sudah diatur untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses data kemudian menjadi suatu informasi [7]. Dalam pasal 42 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, bahwa layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik [8]. Salah satu bentuk e-Government yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bidang sistem informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo adalah melalui SIPEDE yaitu Sistem Informasi Perangkat Desa. Sistem Informasi Perangkat Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni termasuk kedalam layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Informasi Perangkat Desa atau SIPEDE ini merupakan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) yang diperuntukkan bagi perangkat desa. Sistem Informasi Perangkat Desa ini berbasis web, dan sudah ada sejak tahun 2020. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik atau SPBE, terdapat manajemen dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia. Pemerintah daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Pasal 46 ayat 1 tahun 2018. Dalam Peraturan Presiden tersebut manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Sistem Informasi Desa [9] bahwa Setiap desa memiliki penanggung jawab masing-masing yaitu Kaur TU dan Umum untuk dapat mengakses web sistem informasi perangkat desa tersebut dengan diberikan username serta password yang telah ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Namun, setiap desa juga memiliki kesempatan dapat merubah password jika dirasa password yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurang aman. Untuk memperkenalkan adanya sistem informasi perangkat desa berbasis web agar diketahui oleh para aparatur desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi yang mengundang Kasipem (Kepala Seksi Pemerintahan) secara offline di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan juga sosialisasi untuk operator sistem web Sistem Informasi Perangkat Desa yang terdapat di desa-desa yang juga dilakukan secara offline dan bertempat di Kantor kecamatan masing-masing agar dapat dengan mudah dijangkau. Dalam sosialisasi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mencantumkan beberapa contoh cara penggunaan sistem informasi perangkat desa (SIPEDE) agar aparatur desa (operator sistem) menjadi terbantu.

Sistem Informasi Perangkat desa hanya bisa diakses oleh perangkat desa yang diberikan tanggung jawab secara online melalui website Http://sipede.sidoarjokab.go.id [10]. SIPEDE merupakan sistem yang memuat informasi mengenai data diri perangkat desa yang ada di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo seperti nama, NIK, Tempat tanggal lahir, agama, alamat, status perkawinan, jabatan, SK Pelantikan, nomor handphone dan lainnya. Dalam sistem informasi perangkat desa ini selain memuat data diri perangkat, juga memuat data mengenai keluarga, Pendidikan, pelatihan, pekerjaan, pengalaman, serta tanda jasa atau penghargaan yang dimiliki oleh para perangkat desa. Berikut ini merupakan tampilan awal website dari Sistem Informasi Perangkat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Figure 1.Tampilan Website SIPEDE

Berdasarkan gambar tersebut merupakan tampilan awal Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE). Jadi untuk perangkat desa yang akan mengakses SIPEDE melalui web tersebut dapat langsung masuk ke halaman login, kemudian memasukkan username serta password. Tujuan pembuatan aplikasi SIPEDE berbasis web ini adalah untuk mengetahui output sistem informasi mengenai data perangkat desa yang ada di seluruh Desa di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya aplikasi web SIPEDE pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo tentu memberikan manfaat bagi para pegawai kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai data para perangkat desa yang ada di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Data jumlah perangkat desa per kecamatan yang terdapat dalam sistem informasi perangkat desa (SIPEDE) ditunjukkan seperti tabel berikut ini:

No. Kecamatan Jumlah Desa Total Jumlah Seluruh Perangkat Perangkat Yang Tidak Mengakses
1 Tarik 20 189 3
2 Prambon 20 224 -
3 Krembung 19 197 -
4 Porong 13 113 -
5 Jabon 15 150 -
6 Tanggulangin 19 172 -
7 Candi 24 246 35
8 Sidoarjo 10 96 16
9 Tulangan 22 213 25
10 Wonoayu 23 212 30
11 Krian 19 216 3
12 Balongbendo 20 212 10
13 Taman 16 146 19
14 Sukodono 19 196 18
15 Buduran 15 156 10
16 Gedangan 15 148 9
17 Sedati 16 149 10
18 Waru 17 167 8
Total 3.202 196
Table 1.Total jumlah perangkat desa per kecamatan pada Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE)

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa total jumlah seluruh perangkat desa yang sudah terdata pada sistem informasi perangkat desa (SIPEDE) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Namun pada data itu tidak semua perangkat desa mengupdate (mengentry) data informasi mereka pada sistem tersebut. Berdasarkan tabel tersebut pula ditunjukkan bahwa terdapat 196 dari 3.202 perangkat desa yang tidak mengakses aplikasi web SIPEDE dikarenakan adanya keterbatasan dari para perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi web SIPEDE dan menyebabkan sistem informasi tidak terkontrol sehingga terdapat keterlambatan dalam mengupdate data pada sistem informasi yang berkaitan dengan perangkat desa masing-masing. Kemudian terdapat permasalahan lain yang dihadapi yakni aplikasi web SIPEDE ini tidak ada maintenance atau perbaikan yang dilakukan secara berkala. Sehingga terkadang terjadi sistem error pada saat login dan terkadang saat input data perangkat desa data yang dimasukkan dengan data yang terdapat pada aplikasi web SIPEDE tersebut tidak sesuai.

Dalam menulis penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman pada penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu telah digunakan oleh peneliti lainnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian saat ini diantaranya: Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh VS Astuti, et al., 2022 [11] yang berjudul “Efektivitas e-Government Siap Pemkot Probolinggo dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Wonoasih”. Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif aplikasi presensi Siap Pemkot Probolinggo untuk meningkatkan kinerja Pegawai Kecamatan Wonoasih. Diketahui permasalahan yang didapati peneliti adalah seiring dengan adanya berita penyebaran virus pandemic Covid-19 yang salah satunya melalui kontak dengan benda yang sering disentuh, penggunaan Finger Print untuk presensi tidak efektif saat dilaksanakan di masa pandemi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori pengukuran efektivitas oleh (Budiani, 2007). Untuk perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas mengenai aplikasi yang dibuat agar penggunaannya dapat meningkatkan kinerja pegawai kantor kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, sedangkan pada penelitian sekarang membahas mengenai pengukuran efektivitas aplikasi SIPEDE sebagai aplikasi pusat data informasi perangkat desa.

Kedua, Peneliti tersebut dilakukan oleh LM Fauzi, et al., 2017 [12] yang berjudul “Efektivitas e-Government Melalui Banserv Pada Kota Bandung”. Kajian menyimpulkan bahwasannya terdapat ketidakefektifan dari penyajian informasi lewat website resmi milik Kota Bandung tersebut, hal ini dikukuhkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan bahwasannya terdapat permasalahan yakni minimnya pengetahuan masyarakat tentang website resmi Kota Bandung; terdapat informasi yang kurang lengkap bagi masyarakat, karena masyarakat yang memang kurang dalam mengakses website resmi; kurang lengkapnya berita dan keterangan yang telah disajikan didalam website resmi Kota Bandung tersebut. Jadi, alternatif solusinya yaitu melalui Banserv (Bandung Service) yang mana ini adalah layanan yang digunakan untuk menyampaikan sebuah layanan notifikasi yang dapat terlihat di ponsel masyarakat Kota Bandung. Layanan ini diimplementasikan dengan bantuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sehingga e-Government di Kota Bandung dapat berfungsi dengan baik sebagai model Government to Citizen. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas e-Government, penelitian tedahulu melalui Banserv sedangkan penelitian sekarang melalui SIPEDE. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Ketiga, Peneliti tersebut dilakukan oleh FS Momonto, et al., 2022 [13] yang berjudul “Efektivitas Penerapan e-Government melalui Website SIDEKA di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow”. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Government melalui website SIDEKA di Desa Poigar II sudah memenuhi. Pada faktor waktu, kecepatan dan ketepatan waktu sudah memenuhi, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek kecepatan. Pada faktor kecermatan, kecermatan pemerintah dalam penyampaian layanan melalui website SIDEKA sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan tidak ada masalah yang muncul dalam kurun waktu 3 tahun penerapannya. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan teori Sondang P. Siagian terkait kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak efektifnya suatu program, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori dari (Budiani, 2007) [14] terkait pengukuran efektivitas.

Berdasarkan hasil observasi awal pada penerapan sistem informasi perangkat desa (SIPEDE) ini masih ditemukan beberapa permasalahan yakni aplikasi atau sistem yang tidak terkontrol. Sistem informasi yang tidak terkontrol ini disebabkan oleh adanya keterbatasan para perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE). Sehingga terdapat keterlambatan dalam mengupdate data pada sistem informasi yang berkaitan dengan perangkat desa masing-masing. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu aplikasi sistem informasi perangkat desa (SIPEDE) ini tidak ada maintenance atau perbaikan yang dilakukan secara berkala. Sehingga sering terjadi sistem error saat akan login dan terkadang saat input data perangkat desa, data yang dimasukkan dengan yang ada pada sistem web SIPEDE tersebut tidak sesuai. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas e-Government melalui Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE) di Kabupaten Sidoarjo.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana penelitian deskriptif memiliki arti sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan output data deskriptif yang berasal dari wawancara dan observasi yang dilakukan pada orang – orang dan perilaku yang telah diamati. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui efektivitas e-Government melalui sistem informasi perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan konsep teori (Budiani, 2007) [14] mengenai efektivitas program yang terdiri dari empat indikator yaitu 1). Ketepatan sasaran program; 2). Sosialisasi program; 3). Tujuan program; dan 4). Pemantauan program. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap mengerti mengenai topik permasalahan yang sedang diangkat. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Staf pengolah data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, staf operator aplikasi web SIPEDE Desa Kedungpeluk yang memiliki keterkaitaan langsung dengan aplikasi sipede yang berbasis website.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (Pujilestari et al., 2022) [15] mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Tahapan analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, peyajian data, penarikan kesimpulan. Pengumpulan data merupakan pengumpulan data penelitian yang dilakukan peneliti berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meyeleksi data-data yang yang sudah didapat di lapangan selama proses pengumpulan data. Penyajian data merupakan data yang telah diseleksi dan kemudian disusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari pencarian langsung di lapangan. Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Pahlawan IX No. 173B – Sidoarjo/Kwadengan Barat, Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

A. Efektivitas e-Government melalui Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE) di Kabupaten Sidoarjo

Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE) merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat sebagai bagian dari dukungan sistem informasi dalam pemerintahan khususnya pada tingkat pemerintah desa. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo.

Pada hasil penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi dari penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti dan diperoleh pembahasan dari penelitian sebagai berikut. Dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas e-Government Melalui Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE) di Kabupaten Sidoarjo” ini terdapat 2 macam data yang diperoleh yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berfungsi memperkuat dan menunjang data primer. Pengukuran efektivitas program ini menggunakan teori menurut (Budiani, 2007) yang terdiri dari beberapa indikator yaitu Sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program, dan Pemantauan program yang membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program dapat diketahui dari sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan sasaran program dapat dilihat dari penggunaan SIPEDE yang sudah maksimal digunakan oleh para perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. Ketepatan sasaran program dapat diketahui dari penggunaan aplikasi web SIPEDE yang dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal tersebut dapat diketahui melalui hasil wawancara penulis mengenai ketepatan sasaran program dengan Dewi Puspita Sari, S.Sos selaku Staf Pengolah Data sekaligus Pengawas aplikasi web SIPEDE pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, bahwa ketepatan sasaran program penggunaan aplikasi web SIPEDE sudah cukup sesuai dengan tujuan awal direncanakan, namun belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan pemanfaatan program yang belum maksimal. Dapat diketahui penggunaan aplikasi web SIPEDE dikatakan masih belum sepenuhnya maksimal oleh para perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo sebagai aplikasi web yang memuat mengenai informasi perangkat desa. Menurut Dewi Puspita Sari, S.Sos, SIPEDE hanya bisa diakses oleh perangkat desa yang sudah ditunjuk dan diberikan tanggung jawab oleh operator SIPEDE Kecamatan. Para perangkat desa menggunakan aplikasi web ini adalah tak lain untuk input data mengenai identitas dan jumlah perangkat desa dari keseluruhan desa di Kabupaten Sidoarjo (Hasil wawancara, 27 Februari 2023 pukul 10.30 WIB)

No. Kecamatan Jumlah Desa Total Jumlah Seluruh Perangkat Persentase Keberhasilan
1. Tarik 20 189 63%
2. Prambon 20 224 100%
3. Krembung 19 197 100%
4. Porong 13 113 100%
5. Jabon 15 150 100%
6. Tanggulangin 19 172 100%
7. Candi 24 246 7%
8. Sidoarjo 10 96 6%
9. Tulangan 22 213 8,52%
10. Wonoayu 23 212 7%
11. Krian 19 216 72%
12. Balongbendo 20 212 21,2%
13. Taman 16 146 8%
14. Sukodono 19 196 11%
15. Buduran 15 156 15,6%
16 Gedangan 15 148 16,4%
17. Sedati 16 149 14,9%
18. Waru 17 167 20,8%
Table 2.Jumlah Persentase Keberhasilan Penggunaan Aplikasi Web SIPEDE di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo terdapat total 322 desa yang mengakses aplikasi web SIPEDE. Didalam tabel tersebut ditunjukkan pula bahwa dari 18 Kecamatan hanya 5 Kecamatan yang memiliki nilai persentase keberhasilan 100%, hal ini karena pada 5 Kecamatan tersebut seluruh perangkat desanya mengakses dan mengupload data informasi mereka. Kemudian tercantum pula nilai persentase keberhasilan penggunaan aplikasi web SIPEDE paling rendah yakni 6% pada kecamatan Sidoarjo. Dalam hal ini ketepatan sasaran program dapat dilihat dari penggunaan aplikasi web SIPEDE yang sudah digunakan oleh para perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo dan dapat diketahui pula bahwa penggunaan aplikasi web SIPEDE yang telah dilaksanakan dengan baik.

“Untuk ketepatan sasaran program ini sudah dikatakan tepat sasaran ya bagi perangkat desa, terus ini belum sepenuhnya sempurna juga. Karena ya pemanfaatan program yang belum maksimal. Beberapa ini karena perangkat desa yang punya keterbatasan untuk mengoperasikan SIPEDE, jadi ada yang terlambat mengakses dan mengupload data. Menurut saya mungkin ini karena aplikasinya yang hanya berhubungan dengan informasi perangkat desa saja dan tidak ada hubungannya dengan gaji ya, jadi agak dientengkan oleh mereka” (Hasil wawancara, 20 Februari 2023 pukul 10.00 WIB)

Dalam hasil wawancara kepada informan selanjutnya dengan perangkat desa, Edi Susanto selaku Kaur Tata Usaha dan Umum di Desa Kedungpeluk yang ditunjuk dan diberikan tanggung jawab untuk bisa mengakses aplikasi web SIPEDE ini. Menurutnya, SIPEDE merupakan aplikasi web yang bagus karena ini memudahkan untuk merekap informasi seluruh perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi web saja. Kemudian Edi menambahkan bahwasannya yang dapat akses SIPEDE bukan hanya Edi Susanto saja tetapi di desa Kedungpeluk ini memiliki 2 perangkat desa yang bertanggung jawab untuk menginput data para perangkat desa yakni Masduqi Zakaria selaku Kasi Kesejahteraan (Hasil wawancara, 2 Maret 2023 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut didukung dengan adanya kajian penelitian terdahulu dari Veronica Sri Astuti, Andhi Nur Rahmadi, dan Dinda Sandy yang melakukan penelitian pada tahun 2022. Penelitian yang berjudul “Efektivitas e-Government Siap Pemkot Probolinggo dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Wonoasih” tersebut menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi e-Government Siap Pemkot Probolinggo sudah cukup sesuai dengan ketepatan sasaran program dengan tujuan awal direncanakannya penggunaan aplikasi tersebut. Dapat diketahui pula bahwa penggunaan aplikasi ini sudah cukup maksimal digunakan oleh para pegawai di Kantor Kecamatan Wonoasih sebagai aplikasi presensi pada masa pandemic covid-19 pada saat itu. (Astuti, Rahmadi dan Sandy, 2022) [11]

Temuan diatas juga didukung dengan teori dari (Budiani, 2007) [14] yang menjelaskan bahwa ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka, Ketepatan sasaran program dapat dilihat dari penggunaan SIPEDE yang sudah cukup maksimal digunakan oleh para perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. Ketepatan sasaran program dapat diketahui dari penggunaan aplikasi web SIPEDE yang telah dilaksanakan dengan baik dan sudah cukup sesuai dengan tujuan awal direncanakannya penggunaan aplikasi tersebut. Namun, masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi web SIPEDE yakni pemanfaatan program yang belum sepenuhnya sempurna, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dari perangkat desa untuk mengoperasikan SIPEDE sehingga terjadi keterlambatan dalam mengakses dan mengupload data informasi perangkat desa.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan pelaksana program untuk melaksanakan sosialisasi program sehingga informasi terkait pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada sasaran peserta program. Indikator sosialisasi program pada aplikasi web SIPEDE ini dikatakan cukup maksimal dalam sosialisasi untuk pengunaannya bagi para perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi dilakukan secara berkala, dimana sosialisasi mengundang Kasi Pemerintahan Kecamatan, operator SIPEDE kecamatan, dan perangkat desa yang ditunjuk sebagai operator web SIPEDE di kantor balai desa. Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi untuk dapat menyebarkan informasi terkait pelaksanaan penggunaan program SIPEDE tersebut, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Puspita Sari selaku Pengawas aplikasi web SIPEDE Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

“Untuk sosialisasi SIPEDE ini sudah dilakukan dengan baik dan lancar. Ini dilakukan selama dua kali, disini sosialisasi dilakukan secara tatap muka (offline) ya. Sosialisasi yang pertama ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang mengundang Kepala seksi pemerintahan (Kasipem) dan operator SIPEDE Kecamatan, dan sosialisasi yang kedua ini dilaksanakan di Kantor kecamatan masing-masing yang ditujukan untuk operator sistem SIPEDE dari setiap desa yang telah ditunjuk sebelumnya. Jadi kegiatan sosialisasi ini ditempatkan di kecamatan masing-masing yang pasti agar memudahkan penyampaian materi sosialisasi dengan baik. Seperti biasanya, sosialisasi ini mencantumkan informasi mengenai bagaimana cara penggunaan SIPEDE, bagaimana cara mengaksesnya agar mereka lebih mengerti dan terbantu ya pastinya” (Hasil wawancara, 20 Februari 2023 pukul 10.30 WIB)

Untuk mendukung pernyataan tersebut, berikut ini merupakan dokumentasi pada saat sosialisasi aplikasi web SIPEDE dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

Figure 2.Dokumentasi sosialisasi web SIPEDE Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi program SIPEDE sudah dilakukan dengan baik dan lancar. Sosialisasi ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, di dalam ruangan ini dihadiri Kasi Pemerintahan Kecamatan dan beberapa perwakilan operator SIPEDE Kecamatan. Dalam sosialisasi tersebut Dewi Puspita Sari selaku Pengawas aplikasi web SIPEDE dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwasannya sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar karena terlihat dari beberapa operator SIPEDE kecamatan yang langsung cepat memahami ketika selesai diberikan arahan terkait tata cara penggunaan aplikasi web tersebut. Kemudian sosialisasi yang kedua dilaksanakan dengan lokasi kecamatan masing-masing. Namun setelah sosialisasi yang kedua telah dilaksanakan di Kecamatan masing-masing, masih ditemui kendala yakni Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE) yang tidak terkontrol. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dari beberapa perangkat desa sebagai operator SIPEDE dalam mengoperasikan aplikasi web tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan keterlambatan dalam mengupdate data pada SIPEDE.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut didukung dengan adanya kajian penelitian terdahulu dari Veronica Sri Astuti, Andhi Nur Rahmadi, dan Dinda Sandy yang melakukan penelitian pada tahun 2022. Penelitian yang berjudul “Efektivitas e-Government Siap Pemkot Probolinggo dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Wonoasih” tersebut menjelaskan bahwa pada sosialisasi program aplikasi Siap Pemkot Probolinggo terlaksana dengan baik dan tersampaikan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pengetahuan akan penggunaan aplikasi kepada para pegawai kantor kecamatan Wonoasih yang mengetahui tata cara penggunaan aplikasi Siap Pemkot Probolinggo.

Temuan diatas juga didukung dengan teori dari (Budiani, 2007) yang menjelaskan bahwa sosialisasi program adalah kemampuan pelaksana program untuk melaksanakan sosialisasi program sehingga informasi terkait pelaksanaan program dapat tersampaikan secara maksimal kepada sasaran peserta program. Maka, sosialisasi program penggunaan aplikasi web SIPEDE dikatakan terlaksana dengan cukup maksimal. Hal ini terlihat dari penggunaan aplikasi oleh beberapa operator aplikasi web SIPEDE Kecamatan yang langsung cepat memahami tata cara penggunaan aplikasi tersebut. Namun, dari aplikasi Siap Pemkot Probolinggo tidak menemui kendala pada sosialisasi program, sedangkan pada aplikasi web SIPEDE masih menemui kendala yakni aplikasi web SIPEDE yang tidak terkontrol dan disebabkan oleh adanya keterbatasan dari para perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi tersebut sehingga terdapat keterlambatan dalam mengupdate data pada SIPEDE.

3. Tujuan Program

Tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil dari pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan konkrit dari aplikasi web Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE) Kabupaten Sidoarjo ini ada tiga yakni yang pertama, untuk memperoleh informasi data diri kepala desa dan perangkat desa yang masih aktif, kemudian yang kedua untuk mengetahui jumlah kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo, yang terakhir untuk mempermudah penghitungan anggaran penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa. Namun pada setiap program atau aplikasi yang dibuat selalu terdapat kekurangan dalam proses penggunaannya termasuk aplikasi SIPEDE. Seperti terdapat kendala sistem yang error pada saat login dan data sistem yang tidak sesuai dengan data yang dimasukkan saat penggunaan aplikasi web SIPEDE, ini dikarenakan tidak adanya maintenance atau perbaikan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui aplikasi ini terdapat kendala atau tidak pada saat digunakan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Dewi Puspita Sari selaku pengawas aplikasi web SIPEDE yang mengatakan,

“Untuk hasil dari pelaksanaan program SIPEDE ini sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya ya, karena kita Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo merasa dimudahkan dan terbantu untuk mengetahui informasi mengenai data diri para perangkat desa termasuk kepala desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi ini ada beberapa kendala yang masih ditemui ya seperti aplikasi web SIPEDE yang error pada saat akan login. Kemudian muncul keluhan data pada sistem SIPEDE yang tidak sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Jadi kalau ini masukan untuk kita Dinas Pemdes bahwa SIPEDE perlu dilakukan maintenance (perbaikan) secara berkala agar tidak muncul kendala-kendala seperti itu” (Hasil wawancara, 27 Februari 2023 pukul 09.30 WIB)

Dalam hasil wawancara informan selanjutnya yaitu Devi Warti Ningsih selaku Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan,

“Seperti yang sudah diamati, bahwa hasil dari pelaksanaan program SIPEDE terdapat kesesuaian dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini karena dengan adanya web SIPEDE beberapa informasi mengenai berapa jumlah unsur-unsur yang ada didesa tersebut seperti kepala desa, sekretaris desa, kasi, kaur dan yang lain-lain, dan kita juga bisa mengetahui posisi/jabatan yang tidak terupdate. Beberapa kendala juga perlu perhatian dari Dinas Pemdes ini yaa, karena aplikasi web error tidak bisa login kan otomatis aplikasi SIPEDE-nya tidak bisa digunakan jadi ya perlu perhatian khusus untuk perbaikan aplikasinya itu” (Hasil wawancara, 28 Februari 2023 pukul 10.20 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat diketahui bahwasannya dengan adanya aplikasi web SIPEDE sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya web SIPEDE Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo terbantu untuk dapat memperoleh informasi data diri dan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang masiih aktif di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian juga mempermudah penghitungan anggaran penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa. Kedua informan tersebut juga menyampaikan bahwa masih terdapat kendala seperti aplikasi error pada aplikasi web SIPEDE yang perlu perhatian khusus untuk perbaikan secara berkala.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut didukung dengan adanya kajian penelitian terdahulu dari Veronica Sri Astuti, Andhi Nur Rahmadi, dan Dinda Sandy yang melakukan penelitian pada tahun 2022. Penelitian yang berjudul “Efektivitas e-Government Siap Pemkot Probolinggo dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Wonoasih” tersebut menjelaskan bahwa tujuan program pada aplikasi Siap Pemkot Probolinggo adalah untuk memudahkan para pegawai di lingkungan pemerintah kota Probolinggo untuk melakukan presensi dimasa pandemic covid-19 dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah kota Probolinggo.

Temuan diatas juga didukung dengan teori dari (Budiani, 2007) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan program dari aplikasi web SIPEDE yakni pertama, untuk memperoleh informasi data diri kepala desa dan peragkat desa yang masih aktif; kedua, untuk mengetahui jumlah kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo; ketiga, untuk mempermudah penghitungan anggaran penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa.

Namun, dari setiap program atau aplikasi yang diciptakan selalu terdapat titik kelemahan yakni untuk kendala pada aplikasi Siap Pemkot Probolinggo pada saat pengisian presensi terkadang mengalami error dan kendala tersebut juga sama halnya dialami pada aplikasi web SIPEDE yang mana aplikasi terkadang error pada saat akan melakukan login.

4. Pemantauan Program

Dalam indikator pemantauan program, pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Seiring dengan penggunaan aplikasi SIPEDE, aplikasi web SIPEDE sudah dilakukan pemantauan oleh Pengawas aplikasi web SIPEDE dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Pemantauan ini juga dilakukan oleh Pengawas aplikasi web SIPEDE bersama operator SIPEDE kecamatan. Adapun hasil wawancara dengan Dewi Puspita Sari selaku Pengawas Aplikasi web SIPEDE.

“Pemantauan penggunaan aplikasi SIPEDE ini tidak dilakukan langsung turun ke lapangan jadi intinya dilakukan pemantauan secara online. Saya memberikan ide untuk membuat grup whatsapp pemantauan saja bagi 18 Kecamatan, didalam 18 grup kecamatan ini terdapat operator SIPEDE kecamatan, termasuk saya sebagai pengawas dan operator SIPEDE desa. Kemudian operator kecamatan bertugas memantau mengenai pengoperasian SIPEDE dan memastikan bahwa pada saat penggunaan aplikasi SIPEDE tidak muncul kendala. Operator SIPEDE kecamatan juga harus memastikan mengawasi dan memantau desa-desanya, jadi untuk yang belum meng-upload data informasi mereka ini terlihat dari kita jadi operator SIPEDE kecamatan bertugas mengingatkan. Karena beberapa kali diingatkan untuk segera meng-upload / meng-entry data mereka juga susah, karena ya saya tau sendiri mereka perangkat yang di desa itu terlalu banyak memegang dan mengerjakan aplikasi. Jadi biasanya kita ingatkan pelan, teratur dan kadang biasanya juga kita beri batas waktu pengisian agar operator SIPEDE desa segera meng-update datanya” (Hasil wawancara, 27 Februari 2023 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas maka dapat diketahui bahwa pemantauan program sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari dibentuknya grup khusus yang berisikan Pengawas aplikasi web SIPEDE, operator SIPEDE Kecamatan, dan operator web SIPEDE desa seperti gambar dibawah ini.

Figure 3.Tangkapan layar grup whatsapp pemantauan SIPEDE

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pemantauan dilakukan secara online melalui whatsapp grup. Gambar tersebut merupakan tampilan salah satu grup dari 18 grup pemantauan SIPEDE yakni Kecamatan Candi, tercantum pula grup pemantauan tersebut dibuat oleh Operator SIPEDE Kecamatan Candi. Pemantauan ini dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun. Pemantauan dilakukan secara online yang dilakukan oleh Pengawas aplikasi web SIPEDE dan Operator SIPEDE Kecamatan yang mana setiap terdapat kendala atau keluhan aplikasi web SIPEDE error pada saat proses penggunaan SIPEDE tersebut dapat langsung melaporkannya ke whatsapp grup dan langsung direspon oleh operator SIPEDE kecamatan atau Pengawas aplikasi SIPEDE.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut didukung dengan adanya kajian penelitian terdahulu dari Veronica Sri Astuti, Andhi Nur Rahmadi, dan Dinda Sandy yang melakukan penelitian pada tahun 2022. Penelitian yang berjudul “Efektivitas e-Government Siap Pemkot Probolinggo dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Wonoasih” tersebut menjelaskan bahwa pada indikator pemantauan program aplikasi Siap Pemkot Probolinggo pada pelaksanaan dan penggunaan sudah dapat dikatakan baik. Ini dilihat dari segi penggunaannya pada para pegawai di Kantor Kecamatan Wonoasih.

Temuan diatas juga didukung dengan teori dari (Budiani, 2007) yang menjelaskan bahwa pemantauan program pada aplikasi SIPEDE sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya 18 grup whatsapp khusus untuk pemantauan SIPEDE. Pemantauan dilakukan secara online kemudian dilakukan oleh pengawas aplikasi web SIPEDE dan Operator aplikasi web SIPEDE Kecamatan dan pemantauan dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil pembahasan mengenai efektivitas e-government melalui sistem informasi perangkat desa (SIPEDE) di Kabupaten Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi web SIPEDE sudah cukup maksimal dan telah terlaksana dengan efektif digunakan oleh para perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. E-Government juga telah mendorong transparansi dalam pengelolaan data informasi perangkat desa. Pada indikator ketepatan sasaran program juga diketahui dari penggunaan aplikasi web SIPEDE yang dapat dilaksanakan dengan baik dan sudah cukup sesuai dengan ketepatan sasaran program dengan tujuan awal direncanakannya penggunaan aplikasi web SIPEDE. Namun, masih terdapat kendala yakni pemanfaatan program yang belum sepenuhnya sempurna dikarenakan adanya keterbatasan dari perangkat desa untuk mengoperasikan SIPEDE sehingga terjadi aplikasi tidak terkontrol akibat keterlambatan dalam mengakses dan mengupload data informasi perangkat desa. Kendala tersebut ada karena aplikasi web SIPEDE yang hanya memuat sistem informasi perangkat desa saja, sedangkan jika aplikasi web SIPEDE ini terdapat kaitannya dengan presensi atau gaji para perangkat desa maka para perangkat desa akan memastikan mengupdate dan menginput data mereka secara tepat waktu. Kemudian, kendala lain yang dihadapi yaitu aplikasi sistem informasi perangkat desa (SIPEDE) ini tidak ada maintenance atau perbaikan yang dilakukan secara berkala. Sehingga sering terjadi sistem error saat akan login dan terkadang saat input data perangkat desa, data yang dimasukkan dengan yang ada pada sistem web SIPEDE tersebut tidak sesuai.

Dari pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkaitan yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo khususnya untuk aplikasi web Sistem Informasi Perangkat Desa (SIPEDE) yakni direkomendasikan agar didalam aplikasi tersebut bukan hanya berisi mengenai informasi perangkat desa saja melainkan ditambahkan pula dengan presensi (kehadiran) para perangkat desa setiap harinya. Maka, didalam web tersebut tidak akan monoton yang hanya berisi informasi saja melainkan juga yang berkaitan dengan presensi para perangkat desa. Hal ini dikarenakan presensi dapat mempengaruhi gaji, maka dipastikan para perangkat desa tidak akan melakukan keterlambatan dalam mengakses sistem web SIPEDE.

References