Abstract

This study investigates the impact of Human Resources (HR) quality, Government Accounting Standards (SAP) implementation, and Internal Control Systems (SPI) on the financial report quality at the Taman District Office in Sidoarjo Regency. Using a sample of 54 employees and a quantitative approach, data were collected via questionnaires and analyzed with multiple linear regression. Findings show that HR quality, SAP implementation, and SPI significantly influence financial report quality both individually and collectively, with a combined impact of 65.5%. Specifically, HR quality contributes 32%, SAP implementation 36.7%, and SPI 37.3%. To enhance financial report quality, improvements in HR, SAP application, and SPI are recommended.

Highlight:

1. HR quality, SAP implementation, and SPI significantly influence financial report quality.
2. Combined impact of these factors on report quality is 65.5%.
3. HR quality, SAP, and SPI contribute 32%, 36.7%, and 37.3%, respectively.

Keywoard:  Financial reports, Human resources, Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Taman District Office

Pendahuluan

Bentuk pertanggungjawaban salah satunya adalah pengelola keuangan. Pemerintah berperan sebagai pengelola keuangan negara, sehingga wajib bertanggung jawab melalui penyampaian pada laporan keuangan. Transparansi dalam mengungkapkan pertanggungjawaban sangat penting agar dapat sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas. Dalam rangka mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah, laporan keuangan perlu diperiksa oleh BPK sebagai pemeriksa independen [1].

Dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang mempunyai kualitas dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi ilmu akuntansi, karena laporan keuangan bagian dari akuntansi. Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi akan mampu menguasai ilmu akuntansi [2]. Oleh karena itu, kualitas dari output laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada sistem pengendalian internal (SPI) yang tepat dan SDM yang mempunyai kompetensi di bidangnya [3].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas SDM mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah [4]. Artinya, apabila SDM yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kualitas yang baik, maka laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah tersebut juga akan semakin baik, begitu juga sebaliknya. [5] serta [6] juga menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas neraca. Penelitian [7] juga menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh pada pelaporan keuangan. Tetapi, penelitian ini bertentangan dengan temuan [8] yang menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan tidak dipengaruhi oleh kualitas SDM.

Pasca reformasi membuka peluang untuk mengubah pemahaman tentang pembangunan suatu negara. Pergeseran tersebut melalui suatu kebijakan daerah otonomi yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Atas dasar itu, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Auntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi publik adalah suatu pijakan untuk menyusun serta mengembangkan laporan akuntansi yang memenuhi standar serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keuangan dalam suatu pemerintahan.

Penelitian terdahulu yang mendukung antara lain penelitian [7] yang menyimpulkan penerapan SAP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan suatu daerah. [9] juga menyimpulkan penerapan SAP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian [10] dan [11] yang memperoleh hasil yaitu penerapan SAP tidak mempunyai pengaruh pada laporan keuangan.

Agar berhasil mengelola pemerintahan negara bagian, suatu lembaga memerlukan sistem pengendalian internal yang kuat. Menurut [12], dalam pengendalian internal diharapkan kualitas informasi yang dihasilkan akan lebih tinggi sehingga berdampak positif terhadap produktivitas organisasi. Kajian mengenai kualitas pelaporan keuangan pemerintah tersebut erat hubungannya dengan teori pengambilan kebijakan berdasarkan laporan akuntansi. Teori kecukupan keputusan mencakup persyaratan kualitas informasi akuntansi yaitu relevansi, keandalan, pemahaman, dan keterbandingan [13].

Hal ini diperkuat dengan penelitian-penelitian sebelumnya khususnya penelitian [9] yang menyatakan SPI mempunyai pengaruh signifikan pada laporan keuangan yang berkualitas. [14] menyimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian [15] serta [9] menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan research gap, maka dipandang perlu adanya penelitian lanjutan khususnya pada Kantor Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan menganalisis pengaruh penerapan SAP, kualitas SDM dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan baik secara simultan maupun parsial. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas SDM, penerapan SAP dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tempat penelitian Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada bulan September Tahun 2022. Populasi sebanyak 54 orang. Jumlah sampel 54 orang dengan teknik total sampling. Instrumen penelitian dengan kuesioner. Analisis data dengan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t.

Hasil dan Pembahasan

A. HASIL

1. Responden berdasarkan jenis kelamin

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Tabel 1, menunjukkan bahwajumlahresponden laki-laki paling banyak yaitu 29 responden (53,7%) dan perempuan 25 responden (46,3%).

2 . R esponden Menurut Umur

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa umur responden mayoritas berumur 30-50 tahun yaitu 28 orang (51,9 %) dan paling sedikir responden yang berumur kurang dari 30 tahun yaitu 1 orang (1,9 %).

3 . R esponden Menurut P endidikan

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Tabel di atas menunjukkan mayoritas pendidikan responden S1 (Sarjana) yaitu 14 orang (25,9%) dan paling sedikit pendidikan S2 (Pascasarjana) yaitu 2 orang (3,7%).

4. R esponden Menurut Lama Kerja

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Tabel 4, menyatakan bahwa menunjukkan bahwa responden mayoritas sudah bekerja 10-20 tahun 25 responden (46,3 %) dan paling sedikit adalah yang bekerja kurang dari 10 tahun yaitu 12 responden (22,2 %).

5 . Regresi Linier Berganda

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan, persamaan regresinya sebagai berikut:

Y = 13,920 + 0,320 X1 + 0,367 X2 + 0,373 X3

6. R Square

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Hasil olah data tanel 6, nilai R Square = 0,655 artinya bahwa 65,5 % variasi perubahan variabel kualitas laporan keuangan disebabkan oleh kualitas SDM, implementasi SAP dan SPI. Sisanya yaitu 34,5% dipengaruhi oleh selain variabel penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil olah data SPSS dan uji hipotesis dengan uji t, disimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Menurut [16], ada 5 (lima) dimensi kualitas SDM yaitu dimensi memahami bidang masing-masing artinya kemampuan seseorang untuk dapat mengerti serta mampu bekerja dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pekerjaan. Dimensi yang kedua kualitas SDM harus memenuhi dimensi pengetahuan, artinya mengetahui tupoksi organisasi instansi dan mampu menggunakan alat bantu (fasilitas kantor) dengan baik dan benar. Kualitas SDM harua memenuhi dimensi kemampuan, artinya mampu melaksanakan kewajiban dengan baik, mampu menyelesaikan permasalahan, mampu dalam penentuan skala prioritas permasalahan dan mampu menyampaikan semuai informasi terkait dengan pelayanan publik.

Dimensi yang keempat yaitu semangat kerja, artinya setiap melakukan pekerjaan harus disertai dengan semangat dan motivasi yang tinggi. Dimensi yang kelima adalah kemampuan perencanaan (pengorganisasian) artinya mampu merencanakan suatu program kerja dan pegawai yang terlibat di dalamnya dan mengkoordinasikan semua orang yang ada dalam organisasi.

Hasil penelitian ini didukung jawaban atau tanggapan responden terhadap kuesioner kualitas Sumber Daya Manusia dengan jawaban rata-rata sebesar 4,06 termasuk kategori sangat setuju, artinya dari lima indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Artinya responden sangat setuju bahwa kualitas SDM harus memenuhi indikator memahami terhadap bidang masing-masing, mempunyai pengetahuan yang mumpuni, memiliki kemampuan atau keterampilan, mempunyai motivasi kerja, dan mampu untuk membuat rencana dan organisasi. Hal ini sebagai bukti bahwa pegawai Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sudah berkualitas, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak mengalami masalah.

SDM yang terampil akan bisa efisiensi waktu dalam penyusunan laporan keuangan karena sudah tahu dan paham yang harus dilakukan serta mempunyai tanggung jawab pada keputusan yang telah diputuskan, sehingga pekerjaan dapat disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Semakin pendek waktu pelaporan keuangan, akan semakin mudah dalam mengambil kebijakan. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tanggung jawab dan fungsinya serta kendala dalam pengolahan data berdampak negatif terhadap penyajian laporan keuangan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan [1], yang menyimpulkan variabel kualitas SDM berpengaruh pada laporan keuangan yang berkualitas. Artinya, apabila SDM yang dimiliki organisasi semakin berkualitas maka penyusunan laporan keuangan instansi yang bersangkutan juga berkualitas. Tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian [7] yang menyimpulkan kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t, variabel penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Menurut [6], penerapan standar akuntansi negara mempunyai delapan (8) dimensi, yaitu basic akuntansi yang dipakai untuk membiayai laporan keuangan pada pelaksanaan biaya dan basic akuntansi. Basis kas dalam laporan pelaksanaan anggaran artinya pendapatan dicatat waktu dana disetorkan ke kas negara ataupun melalui badan pelapor, serta pengeluaran dicatat waktu dana didebet dari kas negara. ataupun kota/kabupaten atau unit pelapor.

Dimensi kedua yaitu prinsip nilai historis, artinya aset dicatat sebesar jumlah uang tunai yang digunakan untuk membayar ataupun memperoleh aset pada waktu perolehan. Sejumlah kas atau setara kas yang diprediksi untuk membayar dalam pemenuhan kebutuhan dan biaya dimasa mendatang guna menjalankan operasional pemerintah. Standar akuntansi negara harus mengikuti prinsip pelaksanaan, artinya pendapatan yang tersedia yang disetujui APBN selama tahun anggaran dipergunakan membayar kewajiban dan pengeluaran selama tahun anggaran tersebut.

SAP harus memenuhi dimensi substansi lebih unggul dari bentuk formal, artinya isi lebih diutamakan daripada formalitas, dalam arti informasi bertujuan untuk mewakili secara akurat transaksi dan peristiwa lain yang perlu disajikan, sehingga transaksi tersebut sesuai dengan isi dan kondisi perekonomian serta tidak harus dicatat dan disajikan. dengan aspek formalitas. Selain itu, SAP harus berpegang pada prinsip periodisitas yang artinya kegiatan dan laporan keuangan perusahaan pelapor harus dikelompokkan berdasarkan waktu laporan agar produktivitas kerja perusahaan dan keadaan sumber daya spesifiknya dapat diukur.

Dimensi lainnya adalah SAP harus mematuhi indikator konsistensi, yang berarti entitas pelapor menerapkan perlakuan akuntansi yang sama terhadap peristiwa serupa dari satu periode ke periode lainnya (prinsip konsistensi internal). Selain itu, SAP harus mematuhi langkah-langkah transparansi penuh agar laporan keuangan menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pengguna. SAP juga harus memenuhi dimensi menyajikan laporan yang wajar artinya pelaporan keuangan menampilkan secara akurat mulai pelaksanaan biaya, neraca, arus kas serta catatan atas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini didukung jawaban atau tanggapan responden terhadap kuesioner Standar Akuntansi Pemerintah dengan jawaban rata-rata sebesar 4,58 responden termasuk kategori sangat setuju, artinya dari delapan indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada suatu kendala atau mengalami masalah.

Penelitian ini relevan dengan penelitian [2] yang menyimpulkan, penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Juga didukung oleh penelitian [17] yang menyimpulkan, penerapan SAP mempunyai pengaruh pada kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil analisis data dan uji hipotesis dengan uji t, disimpulkan bahwa SPI berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di Kantor Kecamatan Taman Kabupaten Kecamatan Sidoarjo.

Menurut [18] ada 5 (lima) dimensi Sistem Pengendalian Intern yaitu lingkungan pengendalian, artinya pengendalian inter harus meliputi standar, proses dan struktur yang menjadi dasar penerapan pengendalian internal di seluruh organisasi. Sistem pengendalian internal harus memenuhi dimensi informasi dan komunikasi, artinya manajemen harus medapatkan, membuat serta memakai informasi yang valid dari dalam dan luar organisasi untuk menunjang dan berfungsi dalam elemen pengendalian internal lainnya yang harus mereka kerjakan.

Sistem Pengendalian Intern juga harus memenuhi dimensi aktivitas pengendalian, artinya pengendalian intern harus mencakup aktivitas yang ditentukan oleh peraturan serta ketentuan yang berlaku, misalnya SOP organisasi untuk meminimalisir risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian intern juga harus memenuhi dimensi pengawasan pengendalian intern, artinya pengendalian intern memerlukan informasi untuk melaksanakan tugas pengendalian intern yang mendukung pencapaian tujuan, dan sistem pengendalian intern harus memenuhi dimensi penilaian risiko, yaitu Artinya sistem pengendalian internal harus memberikan penilaian terhadap risiko-risiko yang dihadapi unit-unit organisasi, baik secara eksternal maupun internal.

Hasil penelitian ini didukung jawaban atau tanggapan responden terhadap kuesioner Sistem Pengendalian Intern dengan rata-rata jawaban sebesar 3,99 termasuk kategori setuju, artinya dari lima indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju bahwa kualitas Sistem pengendalian Intern harus memenuhi indikator lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan pengendalian intern dan penilaian risiko.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian [17], [19] penelitian. Kedua penelitian memperoleh hasil bahwa SPI berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Elemen kontrol atau pemantauan bertujuan melindungi sistem informasi dari berbagai kesalahan yang terjadi. Sedangkan hasil penelitian [20] menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Kesimpulan

Laporan keuangan di Kantor Kecamatan Taman dipengaruhi oleh kualitas SDM dengan nilai pengaruh sebesar 32 %. Kualitas laporan keuangan di Kantor Kecamatan Taman dipengaruhi oleh SAP. Besarnya pengaruh variabel Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 36,7 %. Kualitas laporan keuangan di Kantor Kecamatan Taman dipengaruhi oleh SPI, dengan nilai pengaruh sebesar 37,3 %.

References

1. K. R. Aprilya and A. Fitria, "Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, vol. 9, pp. 1–20, Mar. 2020.
2. J. L. Eman, L. Pakaya, and A. R. Wuryandini, "Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya," Jambura Accounting Review, vol. 3, pp. 23–36, Feb. 2019.
3. M. Hendri and Erinos, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," Jurnal Eksplorasi Akuntansi, vol. 2, pp. 2479–2493, Feb. 2020.
4. H. M. Jogiyanto, Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer, Buku Kesatu: Konsep Dasar dan Komponen. Yogyakarta: BPFE, 2017.
5. N. K. A. Mahartini, A. Yuesti, and I. M. Sudiartana, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem," Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), vol. 1, pp. 1125–1134, Aug. 2021.
6. Mursyidi, Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
7. C. W. A. Putri and M. Indriani, "Firm Characteristics and Financial Reporting Quality: A Case of Property and Real Estate Companies Listed in Indonesian Stock Exchange," Journal of Accounting Research, Organization and Economics, vol. 2, pp. 205–215, Feb. 2017.
8. N. A. Ridzal, I. W. Sujana, and E. Malik, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan," Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, vol. 6, pp. 3094–3104, Jul. 2022.
9. D. F. Septarini and F. Papilaya, "Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," Jurnal Ekonomi & Sosial, pp. 100–116, Oct. 2016.
10. Harun, Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
11. N. K. A. Mahartini, A. Yuesti, and I. M. Sudiartana, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem," Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), vol. 1, no. 4, pp. 1125–1134, Aug. 2021.
12. H. M. Jogiyanto, Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer, Buku Kesatu: Konsep Dasar dan Komponen. Yogyakarta: BPFE, 2017.
13. Kiswara, Analisis Meta: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Di Indonesia, Jul. 2018.
14. S. Mispa and S. Nuramal, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," YUME: Journal of Management, vol. 5, no. 2, pp. 256–266, 2022.
15. N. R. Kurniawan, Faktor-Faktor Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2016.
16. P. Hutapea and T. Nurianna, Kompetensi Plus: Teori Desain Kasus dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi Yang Dinamis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
17. A. Rahmawati, I. W. Mustika, and L. H. Eka, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan," Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, vol. 20, no. 2, pp. 8–17, 2018.
18. Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press, 2017.
19. A. Salle and S. Mariolin, "Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua)," Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, vol. 14, no. 1, pp. 16–35, 2019.
20. N. Atharrizka, N. Yayuk, and T. A. Toni, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," vol. 1, no. 2, pp. 107–118, 2021.