Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dalam suatu negara/daerah selama periode tertentu, dengan tujuan memberikan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna[1]. Jika dilihat lebih lanjut dalam laporan keuangan pemerintah di Indonesia seringkali ditemukan ketidaksesuaian pada data yang disajikan, serta masih terdapat banyak penyimpangan yang ditemukan pada pengelolaan keuangan yang disajikan penyusun laporan keuangan pemerintah[2]. Di Kabupaten Sidoarjo BPKAD merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, sehinggga BPKAD harus mampu melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan relevan bagi pemangku kepentingan. Kualitas laporan keuangan oleh BPKAD dapat dijadikan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila laporan keuangan tersebut mengandung nilai informasi yang baik dan berguna dalam pengambilan keputusan, maka kualitas laporan tersebut dianggap bermanfaat bagi penggunanya[3]. Namun, penyusunan laporan keuangan yang relevan seringkali mendapati berbagai tantangan seperti kualitas data dan informasi yang buruk, keterampilan teknologi yang rendah, serta variabilitas dalam proses laporan yang kurang efektif. Sehingga, perlu adanya sistem pengendalian internal yang memadai, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, serta penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif dalam mendorong tercapainya laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu unsur penting yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa operasional organisasi berjalan dengan baik dan laporan keuangan disajikan dengan akurat. Sistem pengendalian internal menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2008, merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang diambil oleh pemimpin dan seluruh staff dengan tujuan menciptakan kepastian yang cukup guna mencapai tujuan organisasi melalui terselenggaranya kegiatan operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, pengamanan aset negara, serta menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku[4]. Penerapan sistem pengendalian internal pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo dinilai sangat penting dalam membantu secara efektif mendeteksi dan mencegah kesalahan serta penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah, sehingga dapat membantu keakuratan, keandalan, dan keterpercayaan laporan keuangan yang disajikan. Hasil dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa, sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan[5]. Hal ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pengendalian internal[6].

Selain itu, keahlian sumber daya manusia yang tinggi di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan juga diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Pada penelitian sebelumnya menyatakan, kompetensi sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan final yang dihasilkan memiliki nilai data yang akurat, sehingga dapat digunakan oleh para pengguna informasi keuangan[7]. Tingginya kinerja sumber daya manusia pada suatu organisasi dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia tersebut dalam melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk menyusun laporan keuangan, yang mana hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas kopetitif lembaga pemerintahan itu sendiri. Kompwtwnsi sumber daya manusia biasanya dinilai berdasarkan latar belakang, pendidikan, pengalaman pelatihan, serta keterampilan yang tercermin pada saat mereka melakukan tugas[8]. Dengan adanya kompetensi tersebut dapat menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menyatakan, kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan[7]. Hasil penelitian lain juga menyimpulkan bahwa, adanya sumber daya manusia yang kompeten akan berpengaruh secara positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan[9].

Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, supaya kualitas hasil laporan keuangan akurat dan juga relevan dibutuhkan adanya standar akuntansi yang sesuai. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa, standar akuntansi pemerintahan cenderung digunakan untuk mengatur penyajian laporan keuangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam membandingkan laporan keuangan, baik dalam konteks anggaran, periode yang berbeda, maupun antar lembaga yang bersangkutan[10]. Sehingga, peningkatan pada kualitas laporan ditingkat pusat dan daerah bergantung pada penerapan standar akuntansi pemerintah yang berlaku pada daerah tersebut. Pemerintah daerah menetapkan bentuk laporan keuangan yang disajikan BPKAD harus akuntabel dan bersifat terbuka agar mempermudah proses pengawasan pada saat melakukan pengelolaan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, laporan keuangan yang berkualitas tinggi harus memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang mencakup beberapa hal yakni. Mudah dipahami (understandabillity), relevansi (relevance), keandalan (realibility), serta dapat dibandingkan (comparability)[1]. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa standar akkuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan[10][11].

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan-keputusan sebagai teori utama dan teori stewardship sebagai teori pendukung. Teori kegunaan-keputusan atau decision-usefullness menjelaskan tentang bagaimana individu atau organisasi mengambil keputusan dengan menganalisis manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari beberapa alternatif yang disediakan. Teori ini berfokus pada opsi yang memberikan nilai atau kepuasan tertinggi dalam mengambil keputusan. Dalam artikel penelitian lain menyebutkan, teori kegunaan-keputusan menekankan kegunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan (decision-usefullness) mewajibkan elemen laporan keuangan harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi[12]. Teori ini pada awalnya berjudul “A theory of Accounting to investors,” kemudian dikemukakan pertama kali dalam penelitian George J. Staubus pada tahun 1954 dengan judul An Accounting Concept of Revenue di University of Chicago Amerika Serikat[13]. Sedangkan, teori stewardship merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemangku kepentingan organisasi, yang mana manajer berperan sebagai pengelola atau steward yang bertanggungjawab untuk kepentingan organisasi, bukan hanya kepentingan mereka. Pada penelitian sebelumnya menyatakan, teori ini memiliki dasar psikologi dan sosialogi yang mana eksekutif yang berperan sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dan perilaku mereka tidak akan meninggalkan organisasi karena steward berusaha mencapai tujuan organisasinya[14]. Teori stewardship bertujuan memaparkan seperti apa pemerintah daerah berperan dalam entitas atau lembaga terpercaya dalam menyikapi keluhan masyarakat, melayani masyarakat dengan baik, seta membantu setiap entitas yang ingin merintis usaha[15].

Keterbatasan pada penelitian terdahulu menunjukkan perlunya lebih banyak penelitian untuk memahami faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tetapi belum dibahas pada penelitian sebelumnya[8]. Keterbaruan penelitian ini terletak pada variabel potensial tambahan yang berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel penting yakni sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas standar akuntansi pemerintahan dalam satu studi untuk menganalisis dampaknya pada kualitas hasil pelaporan keuangan BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang dilakukan pada salah satu organisasi sektor publik, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh yang positif, sehingga menjadikan penelitian ini menarik untuk dikembangkan dan diteliti kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lebih lanjut sejauh mana kualitas laporan keuangan BPKAD Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menelaah apakah terdapat interaksi yang signifikan dalam memenuhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan BPKAD Kabupaten Sidoarjo antara sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Decision-Usefullness Theory dan Stewardship Theory

Decision-Usefullness theory atau teori kegunaan-keputusan terbentuk dalam kriteria yang harus dipenuhi oleh komponen-kompenen pelaporan keuangan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga, teori kegunaan-keputusan ini erat kaitannya dengan penelitian kualitas laporan keuangan. Teori ini memiliki peran penting dalam memastikan entitas pemerintah telah mematuhi standar akuntansi yang berlaku[16]. Selain itu, teori kegunaan-keputusan juga menyebutkan bahwa, laporan keuangan yang baik dapat mempermudah pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sumber daya manusia yang kompeten[17].

Teori stewardship merupakan suatu sikap melayani di mana kepentingan pribadi digantikan atau diprioritaskan oleh kepentingan umum karena penggunaan anggaran berdampak langsung pada masyarakat, teori ini menjelaskan mengenai alasan pemerintah harus mengelola anggaran dengan bijak dan sesuai kebutuhan[18]. Dalam penelitian ini, Teori stewardship dan laporan keuangan terikat hubungan yang erat terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola potensi suatu organisasi [19]. Teori stewardship menekankan bahwa, selain mematuhi standar akuntansi yang relevan serta mempertahankan standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, dalam pengelolaan keuangan dan pelaporannya kepada para pemangku kepentingan, perusahaan harus mampu memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan jelas, ringkas, dan mudah dipahami[20]. Dalam teori ini, pemerintah berperan sebagai steward yang melayani stakeholder yang ada, yaitu masyarakat dan kreditur yang memerlukan informasi agar mereka dapat memantau bagaimana pemerintah beroperasi dalam mengungkapkan laporan keuangannya selaras dengan ketentuan yang ditetapkan[21].

Sistem pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang mencakup semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh staff/karyawan, yang digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang akurat, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan[6]. Sejalan dengan teori kegunaan-keputusan yang memandang pengendalian internal sebagai motivator pengguna larena berpotensi menghemat waktu dan biaya serta kualitas dalam pengambilan keputusan, sehingga efektif digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat[17]. Selain itu, sistem pengendalian internal bertugas mengawasi setiap bagian organisasi, sehingga tanggung jawab dan tugas yang diberikan pada setiap sektor secara signifikan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan organisasi[22]. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan[5][6]. Dengan demikian, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi sumberr daya manusia adalah keterampilan dan sifat yang dimiliki individu, seperti pengetahuan, bakat, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban pekerjaannya. Dengan demikian, pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, profesional, dan efisien. Pada dasarnya, sumber daya manusia yang terlibat dalam menghasilkan informasi keuangan harus memiliki keahlian yang cukup dan terus meningkatkan keahliannya untuk memastikan bahwa informasi tersebut tetap berkualitas[23]. Hal ini sejalan dengan stewardship theory yang menekankan dua hal penting yaitu, agen (pemerintah) yang berkewajiban menjalankan amanah yang diberikan principal (masyarakat) dengan penuh tanggung jawab[24]. Output laporan keuangan daerah yang dikeluarkan akan berkualitas rendah atau kurang jika sumber daya manusianya tidak kompeten. Sebaliknya jika sumber daya manusianya kompeten, hasilnya akan baik atau berkualitas tinggi[25]. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan[7][9]. Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Kompetensi Sumber Daya Manusia berepngaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip akuntansi dan berisikan pedoman-pedoman dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sehingga memudahkan aparatur bagian keuangan menghasilkan laporan keuangan yang relevan[26]. Standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan menyediakan prinsip akuntansi yang diperlukan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku. Hal ini mengacu pada teori kegunaan-keputusan yang mencakup syarat dari kualitas informasi dalam meembantu membuat keputusan, dengan tujuan bertanggung jawab menyediakan informasi keuangan relevan yang digunakan oleh pengambil keputusan ekonomi yang baik[13]. Semakin tinggi standar akuntansi pemerintah diterapkan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan[27]. Pada penelitian sebelumnya menyatakan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan[10][11]. Dengan demikian, peneliti membuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3: standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Keranngka Konseptual

Berdasarkan berbagai penjelasan dan pengembangan hipotesis diatas, peneliti menggambarkan kerangka konseptual terkait “Pengaruh Sistem pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo” sebagai berikut:

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner melalui google form kepada 47 responden yang sesuai kriteria. Data responden yang berhasil diperoleh yaitu sebanyak 45 responden yang bersedia mengisi keusioner yang telah disebarkan. Responden berasal dari bidang sekretariat, bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan akuntansi, serti pimpinan BPKAD. Pengujian karakteristik responden dilakukan menggunakan software SPP versi 23, dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap responden pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo, diperoleh 45 sampel yang berhasil dikumpulkan. Dari hasil pengujian dengan menggunakan software SPSS, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Sistem Pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dengan kata lain semakin baik sistem pengendalian internal yang dimiliki maka semakin akurat kualitas laporan yang dihasilkan; 2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dengan kata lain adanya sumber daya manusia yang kompeten dapat membantu meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan 3) Efektivitas Standar Akuntasi Pemerintahan mendapatkan hasil uji signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka dapat dikatakan bahwa semakin baik efektivitas standar akuntasi pemerintahan diterapkan maka semakin berkualitas juga laporan yang dihasilkan.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan prosedur ilmiah yang telah ditetapkan. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti jumlah sampel yang digunakan relatif kecil dan terbatas pada populasi tertentu.

Saran penulis pada penelitian selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan jumlah sampel yang lebih besar dan beragam agar akurasi hasil penelitian meningkat. Selain itu, pada penelitian selanjutnya disarankan agar mempertimbangkan atau menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diluar penelitian ini.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa, serta memberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, keluarga, serta orang terdekat yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.