The Government's Accountability in Granting Permits for Keeping Protected Wildlife as Pets
Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Memberikan Izin Kepada Pemelihara Satwa Liar yang Dilindungi Menjadi Binatang Peliharaan
-
(1) * Sifa' Ulya Safitri
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Indonesia
(2) Emy Rosnawati Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Indonesia
(*) Corresponding Author
Abstract
This study investigates governmental accountability regarding permits granted for the domestication of protected wildlife. Employing a juridical-normative method with a conceptual approach, it scrutinizes scenarios where wild animals, under domestic care, cause harm. Findings indicate that accountability remains with the owner in the event of wildlife attacks. However, negligence in adhering to granted permits resulting in animal death invokes penalties per Conservation Law No. 5/1990: imprisonment up to 5 years and fines up to Rp. 100,000,000. Notably, dispensations granted due to permit discrepancies underscore the complexity of the issue. This research underscores the legal intricacies and implications of wildlife ownership, stressing the imperative of stringent compliance with conservation laws to preserve endangered species.
Highlights:
- Wildlife Ownership Responsibility: Owners bear accountability for wild animal actions under domestic care.
- Permit Compliance and Implications: Negligence in permit adherence may lead to legal penalties and wildlife protection law violations.
- Conservation Law Enforcement: Strict compliance is crucial to safeguard endangered species and maintain biodiversity.
Keywords: Wildlife ownership, Legal accountability, Conservation law, Permit compliance, Endangered species
References
Here is the revised list of references in IEEE style:
Indonesia.go.id, "Izin Memelihara Hewan Langka," 2019. [Online]. Available: https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka. Accessed: Jul. 12, 2023.
M. A. Wicaksono, N. A. Putri, A. F. Dwiyudanta, and P. M. Andika, "Riset: Analisis Kasus Selebriti A Terhadap Konservasi Satwa Liar," 2022. [Online]. Available: doi:10.31219/osf.io/vbkh7.
Y. Aristides, A. Purnomo, and F. A. Samekto, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)," Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 4, 2016. doi: 10.14710/dlj.2016.13741.
M. A. Imron, S. Pudyatmoko, S. A. Subrata, and S. Navianto, "Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia: Buah Pemikiran Prof Djuwantoko," UGM PRESS, 2021.
I. Permatahati, "Pertanggungjawaban Pelanggar Atas Eksploitasi Lumba-Lumba Sebagai Satwa Yang Dilindungi," PhD diss., UAJY, 2019.
M. A. Wicaksono et al., "Analisis Kasus Selebriti A Terhadap Konservasi Satwa Liar: Booklet 'Konservasi Satwa Liar Atau Hewan Peliharaan Eksotik?,'" 2022. doi: 10.31219/osf.io/fu3tm.
Yoga, N. Parama, H. W. A. Santso, and U. Tommy, "Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Bagian-Bagian Tubuh Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 1027/Pid. Sus/LH/2018/PN. Tjk.)," OSF Preprints, 2021.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi."
E. B. Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Membeli Dan Memiliki Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Jenis Bayi Owa Siamang (Symphalangus Syndactylus) (Studi Putusan Nomor: 1101/Pid. B/Lh/2021/Pn. Tjk)," Jurnal Hukum Das Sollen, vol. 8, no. 2, pp. 326–346, 2022. doi: https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2137.
"Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya."
Hanim, Lathifah, M. A. Chalim, and J. Hafidz, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional," in Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2020, pp. 161-168. [Online]. Available: https://jurnal.saburai.id/index.php/PSN/article/view/819.
Sugiarto and Diana, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Perjanjian Penitipan Hewan Peliharaan (Studi Kasus Di Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur)," PhD diss., UPN Veteran Jawa Timur, 2023.
Almanda, B. Fanani, and H. Widodo, "Penegakan Hukum Oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (Bksda) Pada Kepemilikan Burung Cucak Hijau Tanpa Sertifikat Izin Di Kabupaten Gresik," Novum: Jurnal Hukum, vol. 9, no. 2, 2021. [Online]. Available: https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43221.
Anggur and B. A. Siti, "Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 terhadap Perlindungan Hewan Tarsius Fuscus di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros," PhD diss., Universitas Bosowa, 2021.
Kurniawati, Ismi, and S. H. Hartanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Satwadi Kota Surakarta (Studi Kasus di Pengadilan Negeri surakarta)," PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
R. R. Simbolon, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia Dalam Keadaan Hidup Dari Suatu Tempat Di Indonesia Ke Tempat Lain Di Wilayah Indonesia," Repository Universitas HKBP NOMMENSEN, 2020. [Online]. Available: http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4967.
Y. Aristides, Yoshua, A. Purnomo, and F. A. Samekto, "Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites)," Diponegoro Law Journal, vol. 5
Copyright (c) 2023 Sifa' Ulya Safitri, Emy Rosnawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
