Indonesian Journal of Public Policy Review
Vol 25 No 3 (2024): July
Public Policy

Revamping Village Governance based on Insights from Law 6/2014 in Indonesia
Pembenahan Tata Kelola Desa berdasarkan Wawasan UU No. 6 Tahun 2014 di Indonesia


View article
  • Ditya Gita Anggraeni,
  • Ahmad Riyadh UB
Ditya Gita Anggraeni
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Ahmad Riyadh UB
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Picture in here are illustration from public domain image or provided by the author, as part of their works
DOI: https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1380
Published May 19, 2024
Keywords
  • Implementation,
  • Law Number 6 of 2014,
  • Gempol Village,
  • Performance,
  • Orderly Administration
How to Cite
Anggraeni, D. G., & UB, A. R. (2024). Revamping Village Governance based on Insights from Law 6/2014 in Indonesia. Indonesian Journal of Public Policy Review, 25(3), 10.21070/ijppr.v25i3.1380. https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1380

Copyright (c) 2024 Ditya Gita Anggraeni, Ahmad Riyadh UB

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

This study explores the implementation of Law Number 6 of 2014 in Gempol Village, Pasuruan Regency, focusing on factors hindering and supporting village officials' performance in orderly village administration. Using a descriptive qualitative approach with interviews, observation, and documentation, the research reveals challenges in communication, resource management, bureaucratic structure, and organizational culture among officials. Findings indicate a need for improved communication, resource allocation, and organizational culture to enhance Law Number 6 of 2014's effectiveness and overall village administration performance.

Highlights:

  1. Communication gaps hinder Law 6/2014's effectiveness in Gempol Village.
  2. Resource allocation issues impact orderly administration in Gempol Village.
  3. Cultural change needed for better Law 6/2014 implementation in Gempol.

Keywords: Implementation, Law Number 6 of 2014, Gempol Village, Performance, Orderly Administration

View article

References

  1. . Theresia et al., "Pembangunan Berbasis Masyarakat; Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat," Jakarta: ALFABETA, 2014.
  2. . E. Wicaksono and S. M. Ilyas, "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik ( Studi Kasus Di Desa Karanggeger)," Jurnal Ekonomi, vol. 15, no. 01, pp. 61–70, 2022.
  3. . Kushandajani, "Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa," Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018.
  4. . Muhammad Muiz Rahardjo, "Tata Kelola Pemerintahan Desa," Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
  5. . Aini Shalihah, "IMPLEMENTASI AUPB DI BIDANG TATA KELOLA INFRASTRUKTUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SOKOLELAH DAN DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
  6. . I. E. Setyawati and F. Muhammad, "ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI KANTOR DESA CINUNUK," vol. 3, 2022.
  7. . M. P. Lestari, "Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Kabupaten Tana Tidung," *Skripsi*, vol. 10, no. 3, pp. 606–619, 2022.
  8. . Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Desa.
  9. . Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," 2006.
  10. . Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pengelolaan Desa.
  11. . August W., "Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja," 2001.
  12. . Sutaryo and Jakawinarna, "Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan," Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 2013.
  13. . Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
  14. . Beratha, I Nyoman, "Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa," Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982.
  15. . Soemantri, Bambang T., "Pedoman," 2011.