Revamping Village Governance based on Insights from Law 6/2014 in Indonesia:

Ditya Gita  Anggraeni; Ahmad Riyadh  UB

doi:10.21070/ijppr.v25i3.1380

(1) Ditya Gita Anggraeni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Indonesia
(2) * Ahmad Riyadh UB Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Indonesia
(*) Corresponding Author

DOI: https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1380

Abstract

This study explores the implementation of Law Number 6 of 2014 in Gempol Village, Pasuruan Regency, focusing on factors hindering and supporting village officials' performance in orderly village administration. Using a descriptive qualitative approach with interviews, observation, and documentation, the research reveals challenges in communication, resource management, bureaucratic structure, and organizational culture among officials. Findings indicate a need for improved communication, resource allocation, and organizational culture to enhance Law Number 6 of 2014's effectiveness and overall village administration performance.

Highlights:

Communication gaps hinder Law 6/2014's effectiveness in Gempol Village.
Resource allocation issues impact orderly administration in Gempol Village.
Cultural change needed for better Law 6/2014 implementation in Gempol.

Keywords: Implementation, Law Number 6 of 2014, Gempol Village, Performance, Orderly Administration

References

. Theresia et al., "Pembangunan Berbasis Masyarakat; Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat," Jakarta: ALFABETA, 2014.

. E. Wicaksono and S. M. Ilyas, "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik ( Studi Kasus Di Desa Karanggeger)," Jurnal Ekonomi, vol. 15, no. 01, pp. 61–70, 2022.

. Kushandajani, "Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa," Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018.

. Muhammad Muiz Rahardjo, "Tata Kelola Pemerintahan Desa," Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

. Aini Shalihah, "IMPLEMENTASI AUPB DI BIDANG TATA KELOLA INFRASTRUKTUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SOKOLELAH DAN DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

. I. E. Setyawati and F. Muhammad, "ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI KANTOR DESA CINUNUK," vol. 3, 2022.

. M. P. Lestari, "Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Kabupaten Tana Tidung," *Skripsi*, vol. 10, no. 3, pp. 606–619, 2022.

. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Desa.

. Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," 2006.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pengelolaan Desa.

. August W., "Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja," 2001.

. Sutaryo and Jakawinarna, "Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan," Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 2013.

. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

. Beratha, I Nyoman, "Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa," Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982.

. Soemantri, Bambang T., "Pedoman," 2011.

Revamping Village Governance based on Insights from Law 6/2014 in Indonesia

Pembenahan Tata Kelola Desa berdasarkan Wawasan UU No. 6 Tahun 2014 di Indonesia

Abstract

References